Monitoring Keuangan Daerah

1. Monitoring

Monitoring merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan suatu program/kegiatan. Fokus monitoring adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan suatu kegiatan, bukan pada hasilnya. Lebih spesifiknya, fokus monitoring adalah pada komponen proses pelaksanaan program/kegiatan yang menyangkut proses pengambilan keputusan, prosedur yang harus dilalui, dokumen-dokumen yang dihasilkan, waktu pelaksanaan dan pihak-pihak yang harus terlibat pada setiap proses kegiatan dan lain sebagainya.

Monitoring dilakukan untuk maksud mengetahui apakah kegiatan  berjalan sesuai aturan, apa hambatan yang terjadi dan bagaimana cara  mengatasi masalah tersebut.  Dengan kata lain monitoring menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan kegiatan. Hasil monitoring digunakan sebagai umpan balik untuk penyempurnaan kegiatan atau memperbaiki suatu  sistem.

Secara umum, pengertian dasar Monitoring mencakup:

• Suatu penilaian yang dilaksanakan terus menerus (berkelanjutan) dalam suatu kegiatan untuk program tertentu.
• Mengecek & mencatat keadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung
• Melihat perkembangan sesuatu kegiatan yang sedang berjalan

2. Keuangan daerah

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan daerah ada berbagai aspek.  Aspek-aspek tersebut adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.

• Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan daerah meliputi semua hak dan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
• Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan daerah meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan daerah.
• Dari sisi proses, keuangan daerah mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban.
• Dari sisi tujuan, keuangan daerah meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam panduan praktis ini, rumusan yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah dari sisi proses, yakni seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang  dimulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban.

Masyarakat pada umumnya lebih mengenal pengelolaan keuangan daerah istilah APBD. Adapun pengertian dari APBD itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Monitoring keuangan daerah

Dengan menyimak pengertian dan batasan tentang monitoring dan keuangan daerah, maka yang dimaksud dengan monitoring keuangan daerah adalah serangkaian usaha yang dilakukan  untuk menilai proses pengelolaan keuangan daerah, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dengan mengecek dan mencatat berbagai keadaan dan melihat perkembangan yang ada  di lapangan.

4. Menyusun sistem monitoring keuangan daerah

Pengertian menyusun sistem monitoring keuangan derah adalah membuat instrumen yang berisikan tool-tool yang akan memandu atau membantu usaha monitoring keuangan daerah.  Dengan instrumen tersebut proses pengelolaan keuangan daerah bisa diamati dan dinilai dengan cara-cara praktis dan sederhana.

Tujuan

Upaya melakukan serangkaian kegiatan monitoring keuangan daerah tidak lepas dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai.  Tujuan tersebut meliputi: (1) tujuan utama (goal), dan (2) tujuan khusus.

• Tujuan Umum

Tujuan umum (goal) dari monitoring keuangan daerah adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang good governance.   Pengertian good governance disini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip seperti:

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar penyelenggara pemerintahan dapat mengenal lebih dekat siapa  masyarakat dan warganya berikut cara pikir dan kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapinya, cara atau jalan  keluar yang disarankannya, apa yang dapat disumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan sebagainya.

2. Transparansi

Semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik baik yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus diketahui publik. Isi keputusan dan alasan pengambilan kebijakan publik harus dapat diakses oleh publik dan harus diumumkan agar pendapat tanggapan publik. Demikian pula informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan tersebut dan hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses publik.

3. Tegaknya Supremasi Hukum

Wujud nyata dari prinsip supremasi hukum antara lain mencakup upaya pembentukan peraturan perundangan, pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum.

4. Akuntabilitas

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik dan pembangunan (program accountability), pembiayaannya (fiscal accountability), pelaksanaan, pemantauan dan penilaiannya  (process accountability) sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau dampak seoptimal mungkin sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan (outcome accountability).

5. Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan

6. Berorientasi pada Konsensus

Perumusan kebijakan tentang pelayanan publik dan pembangunan di pusat dan daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Keputusan-keputusan yang diambil, baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif, dan keputusan antara kedua lembaga tersebut harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan bersama.

7. Kesetaraan

Semua komponen masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

8. Efektifitas dan Efisiensi

Agar dapat meningkatkan kinerja tata pemerintahan dibutuhkan dukungan struktur yang tepat. Di samping itu, pemerintahan yang ada juga harus selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang  tersedia secara efisien. Dalam konteks ini, harus ada upaya untuk selalu menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang tersedia.

9. Visi Strategis

Semua kegiatan pemerintahan berupa pelayanan publik dan pembangunan di berbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan misi tertentu disertai strategi implementasi yang jelas.

• Tujuan Khusus

1. Sesuai aturan

Pengelolaan keuangan daerah telah diatur  dengan berbagai  peraturan mulai dari undang-undang, keputusan presiden (kepres), peraturan  pemerintah (PP) dan keputusan mentri dalam negeri (kepmendagri).  Pada prakteknya sejauh mana proses pengelolaan keuangan daerah telah merujuk pada aturan-aturan tersebut diatas.

2. Transparan

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan telah menjadi tuntutan masyarakat luas dan keberadaannya sudah didukung oleh payung hukum.   Dalam kontek pengelolaan keuangan daerah, sudah sejauh mana hal itu berjalan secara transparan.

3. Partisipatif

Tuntutan partisipasi  dalam proses pengelolaan keuangan daerah sudah menjadi kecenderungan umum masyarakat. Keberadaannya juga sudah dipayungi oleh payung hukum.  Dalam monitoring keuangan daerah ini sudah sejauh mana pengelolaan keuangan daerah melibatkan partisipasi aktiv masyarakat.

Sasaran

Sasaran monitoring keuangan daerah ini adalah sebagai berikut:

• Untuk memperbaiki prosedur pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
• Untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman dari orang-orang yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
• Untuk menyediakan informasi bagi berbagai pihak yang membutuhkan pengelolaan keuangan daerah
• Untuk mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat pada seluruh proses pengelolaan keuangan daerah

I. Waktu Monitorng

Idealnya pelaksanaan monitoring dilaksanakan pada seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.  Bila hal itu tidak memungkinkan, pelaksanaan monitoring dapat dilakukan pada tahap manapun dengan mengikuti panduan yang ada.  Melalui panduan ini, proses pengelolaan keuangan daerah yang sudah lewat dapat dilacak dinamikanya sehingga keberadaannya juga bisa diukur.

II. Pelaksana Monitoring

Secara umum instrumen monitoring ini disusun sebagai sarana bantu pengawasan masyarakat terhadap pemerintah daerah, utamanya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.   Namun yang lebih utama sistem monitoring keuangan daerah ini di laksanakan untuk kelompok strategis masyarakat seperti:

• NGO

Selama ini NGO, utamanya NGO antikorupsi adalah kelompok masyarakat yang paling progresif  dalam melakukan pengawasan dan advokasi terhadap tindak penyimpangan dilingkungan pemerintahan.

• Jurnalis

Sudah menjadi kebutuhan  bagi Media massa untuk menjebatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.  Dengan demikian kalangan media sangat butuh informasi aktual seputar penyelenggaraan pemerintahan.  Instrumen monitoring ini akan bermanfaat bagi media untuk turut memantau proses keuangan daerah sebagai sarana mempertajam bahan berita.

• Aktivis mahasiswa

Mahasiswa merupakan lapisan generasi muda yang  paling  potensial dan progresif dalam menyuarakan isyu-isyu penyimpangan dan ketidakadilan, utamanya yang dilakukan oleh pemerintahan.   Bila gerak progresif tersebut didukung oleh instrumen yang memadai akan memberikan bobot tersendiri.

III.Obyek dan Subyek yang dimonitor

• Obyek yang dimonitor

Obyek yang akan menjadi sasaran dalam monitoring keuangan daerah ini meliputi prosedur proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban.  Termasuk dalam obyek yang dimonitor disini berkenaan dengan waktu kegiatan dan dokumen-dokumen resmi yang dihasilkan.

• Subyek yang dimonitor

Sasaran dari subyek yang dimonitor dalam buku panduan monitoring ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah.  Pihak-pihak tersebut adalah anggota:legislatif, aparat pemerintah daerah dan unsur-unsur masyarakat yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

IV.Instrumen monitoring

• Lembar monitoring

Lembar  monitoring berbentuk formulir pengisian untuk memandu melakukan pemantauan dilapangan.  Pelaksana monitoring dengan bantuan formulir tersebut tinggal melakukan verifikasi dilapangan dengan memastikan apakah seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan aturan, transparan dan partisipatif.

• Penilaian hasil

Hasil dari pengisian formulir selanjutnya dilakukan penilaian yang sifatnya kuantatif maupun kualitatif.  Kuantitatif     adalah jenis penilaian dengan menggunakan skor.  Sedangkan kualitatif adalah jenis penilaian yang sifatnya deskriptif.

V.Manfaat yang diharapkan dari Monitoring

• Pemerintahan daerah

Bagi pemerintahan daerah monitoring keuangan daerah dapat dimanfaatkan sebagai alat koreksi dari pelaksanaan kebijakan,    meningkatkan kinerja dan memperbaiki sistem.

• Masyarakat pemantau

Sistem monitroing yang menyertakan peta proses pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu menambah bobot para aktivis dalam melakukan advokasi.  Dengan instrumen pemantauan rinci sejak di perencanaan hingga pertanggungjawaban akan  menambah jumlah (kualitas dan kuantitas)  masalah yang akan didesakkan oleh para aktivis dilapangan.  Selain itu, pemantauan dengan sistem monitoring ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mendeteksi masalah secara dini.

VI.Dampak yang diharapkan dari Monitoring

• Dampak bagi Pelaksana monitoring

1. Peningkatan kapasitas

Dengan intrumen monitoring ini diharapkan berdampak pada peningkatan pengetahuan pelaksana monitoring utamanya berkenaan dengan proses-proses dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban.

2. Keterlibatan yang lebih luas

Dengan instrumen monitoring yang sederhana dan relatif mudah dikerjakan, diharapkan berdampak pada keterlibatan komponen masyarakat yang lebih luas untuk menjadi pelaksana monitoring.

• Dampak bagi Subyek yang dimonitor

1. Mawas diri aparat

Dampak yang diharapkan dari monitoring keuangan daerah ini akan menimbulkan rasa mawas diri aparat dan tidak  gegabah dalam melakukan tindakan penyimpangan pada tiap proses pengelolaan keuangan daerah.

2. Peningkatan kapasitas

Oleh karena sistem monitoring ini menggunakan instrumen yang relatif detail dalam memantau proses, diharapkan aparat pemerintah daerah akan semakin jeli dalam mengelola proses dan berusaha meningkatkan kapasitas diri.

3. Komitmen pada aturan

Seluruh indikator dalam instrumen monitoring ini merujuk sepenuhnya pada aturan-aturan yang berlaku.  Pada kondisi demikian diharapkan kegiatan monitoring ini berdampak pada kepatuhan aparat dalam mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

• Dampak terhadap sistem

1. Perbaikan sistem

Usaha monitoring yang dilakukan secara terus menerus dengan perangkat yang dapat memantau seluruh proses pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat berdampak pada perbaikan sistem pengelolaan keuangan  di daerah. Perbaikan yang dimaksud mencakup dua hal:

2. Menekan korupsi dan penyimpangan

Dampak yang paling penting diharapkan dari usaha monitoring keuangan daerah ini adalah mendeteksi sejak dini gejala penyimpangan yang gejala itu kemudian disuarakan kepublik sehingga berbagai upaya penyimpangan menjadi  tereliminasi.

SISTEM DAN METODOLOGI MONITORING

Komponen dan Indikator

a.Komponen

Secara umum, monitoring keuangan daerah mencakup 3 komponen utama, yaitu: Taat aturan tata kelola, transpransi dan partisipasi publik.  Ketiga komponen tersebut diturunkan dari tiga prinsip utama Good governance yakni Supremasi hukum, transparansi dan partisipasi.

Adapun batasan-batasan dalam komponen diatas adalah sebagai berikut:

1. Taat aturan tata kelola
   Segala kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang berjalan beserta seluruh aspek-aspek yang melingkupinya merujuk pada     aturan yang telah ditetapkan
2. Transparan

Mekanisme akses publik yang diberikan pemerintah berkenaan dengan seluruh proses pemerintahan, khususnya dalam     pengelolaan keuangan daerah.

3. Partisipasi
   Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Pilihan terhadap komponen monitoring dari tiga prinsip utama Good Governance didasari pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:  Pertama, terlalu besar dan luas cakupannya bila komponen itu diturunkan dari seluruh prinsip-prinsip good governance.  Luasnya cakupan akan cenderung membuat monitoring kurang fokus.

Kedua,  pilihan prinsip utama  good governance yang menjadi komponen dalam monitoring ini merupakan unsur fundamental dalam mewujudkan good governance.  Tiga prinsip utama good governance sebagai disebutkan diatas, bila berjalan semua akan mempengaruhi prinsip-prinsip lainya.

Ketiga, adanya berbagai keterbatasan dalam penyusunan sistem monitoring baik dari segi waktu, dana dan SDM sehingga membatasi komponen ruang lingkup dalam monitoring menjadi tidak dapat dihindari.

b.Indikator

Komponen monitoring sebagaimana disebutkan diatas belum dapat dijadikan alat untuk menilai atau mengukur suatu proses kegiatan.  Komponen tersebut harus diterjemahkan kedalam indikator-indikator yang lebih operasional.  Perumusan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

• Indikator dari komponen taat aturan. komponen taat aturan pada dasarnya mempertanyakan pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini apakah seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan APBD telah sesuai dengan aturan yang berlaku?   Komponen taat aturan mencakup indikator: (a)    prosedur yang dijalankan (b) dokumen-dokumen yang tersedia (c) waktu  yang ditetapkan dan (d) pihak-pihak yang harus     terlibat dalam proses.
• Indikator dari komponen transaparansiKomponen transparansi pada dasarnya mempertanyakan apakah proses dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban telah dilakukan secara transparan.  Komponen transparan mencakup    indikator (a) publikasi proses (b) ketesedian dokumen untuk diakses dan (c) kesediaan aparat memberikan informasi yang  dibutuhkan masyarakat
• Indikator dari komponen partisipasiKomponen partisipasi pada dasarnya mempertanyakan apakah proses pegelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah melibatkan masyarakat.   Komponen partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah    mencakup indikator: (a) Media aspirasi  (b) forum publik dan (c) unsur-unsur masyarakat yang terlibat.

II.Indikator dan Sumber Referensi

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari kegiatan pemerintahan yang segala sesuatunya mengacu pada aturan-aturan yang telah ditetapkan.  Berkenaan dengan hal tersebut diatas, menurunkan indikator monitoring keuangan daerah juga harus berdasarkan pada sumber-sumber resmi yang dapat dijadikan rujukan aparat pemerintah di lapangan.

Berikut ini tabel perumusan indikator dan sumber referensi:

Kegiatan Monitoring		Dasar Hukum	Pasal - Pasal
I.	Prosedur Tata Kelola Keuangan Daerah
1.	Penyusunan RPJP Daerah	UU NO.25/2004 UU NO.32/2004	Pasal 5,9,10,11, 12,13,15,27, 34, Pasal 150
2.	Penyusunan RPJM Daerah	UU NO.25/2004 UU NO.32/2004	Pasal 5,7,9,14,15,16,17,18,19 Pasal 150,151
3.	Penyusunan RKPD	UU NO.25/2004 UU NO.32/2004	Pasal 20,21,22,23,24,25,26,27 Pasal 150, 151
4.	Penyusunan APBD	UU NO.25/2004 UU NO.17/2003	Pasal 179,180,181,182 Pasal 16,17,18,19,20
5.	Implementasi APBD Pengelolaan Kas APBD Pengadaan Barang/Jasa	UU NO.17/2003 UU NO.1/2004 KEPMENDAGRI No.29/2002 KEPPRES NO. 80/2003	Pasal 28, 29 Semua Pasal Semua Pasal Semua Pasal
6.	Pertanggungjawaban APBD	UU NO.1/2004 UU NO.17/2003 UU NO.24/2005 UU NO.32/2004	Pasal 51,52,52,54,56,57 Pasal 31, 32,33 Pasal 1,2,3,4,5,6,7,8 Pasal 184
II.	Transparansi Tata Kelola Keuangan Daerah
1.	Akuntabilitas dan Ketersediaan Dokumen	UU NO.32/2004 UU NO.1/200	Pasal 20,43,181,182,183,190 Pasal 27, 67, 76, 151
2.	Ketersediaan Aparat Memberikan Informasi yang Dibutuhkan Masyarakat	UU NO.32/2004	Pasal 27,67, 76, 151
III.	Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Daerah
1.	Musrenbang	UU NO.25/2004 SE BERSAMA KABAPPENAS MENDAGRI 0259/M.PPN/I/2005	Pasal 1,10,11, 12,16,17,18,22,23,24,27
2.	Penjaringan Aspirasi Masyarakat	UU N0.32/2004	Pasal 45, 209
3.	Dengar Pendapat (hearing) DPRD dengan masyarakat	UU NO.32/2004	Pasal 4

III. Instrumen Monitoring

Instrumen yang digunakan dalam monitoring menggunakan formulir yang berisi pokok-pokok masalah untuk dilakukan pengecekan di lapangan. Formulir monitoring ini meliputi formulir untuk monitoring proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Selain untuk memantau proses, disediakan pula formulir untuk memantau aspek transparansi dan partisipasi.

Perlu dipahami bahwa kondisi daerah dan permasalahan yang dihadapi sangat bervariasi. Oleh karena itu, tidak mungkin disusun instrumen yang rinci untuk masing-masing daerah. Instrumen pada panduan ini sifatnya umum yang berlaku di setiap daerah.

IV.Data Monitoring

Untuk keperluan mengisi cek list monitoring diperlukan sejumlah data-data tertentu.   Data-data tersebut meliputi:

1. Prosedur kegiatan
   Prosedur adalah segala jenis kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dijalankan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh  pihak-pihak tertentu..
2. Dokumen
   Dukumen adalah rumusan dari suatu kegiatan dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

V.Sumber Data

Untuk memperoleh data-data monitoring dibutuhkan sumber data yang tepat.  Adapun yang dimaksud dengan sumber data adalah:

• Pelaksanaan kegiatan
  Sumber data monitoring keuangan daerah yang paling utama adalah pelaksanaan setiap proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.   Didalam kegiatan tersebut akan terlihat jelas kapan kegiatan itu dilaksanakan, siapa saja yang terlibat, masalah yang sedang dibahas, dokumen apa yang dipersiapkan dan dokumen apa yang akan dihasilkan.
• Literatur
  Bila pelaksanaan langsung tidak dapat diikuti oleh pelaksana monitoring, maka sumber data lain adalah literatur.  Maksud literlatur adalah segala dokumen atau data yang dapat memberi informasi tentang perisitwa kegiatan, pihak-pihak yang terlibat, rumusan (dokumen) yang dihasilkan dari kegiatan, waktu pelaksanaan dll.
• Narasumber
  Selain literatur, sumber data lain adalah  pihak-pihak yang terlibat dalam proses, atau pihak yang kredibel memberikan informasi seputar pengelolaan keuangan daerah.  Pihak-pihak yang dimaksud misalnya, aparatur pemda, anggota legislatif dan unsur masyarakat yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

VI. Teknik Verifikasi lapangan

Formulir monitoring hanya berisi form-form pemantauan.  Pelaksana monitoring melakukan pengecekan dilapangan melalui sumber-sumber data dengan cara-cara sebagai berikut:

• Observasi
  Kegiatan observasi adalah upaya monitoring dengan mengikuti proses  secara langsung pada tiap proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.  Apa yang perlu diamati dan dicatat dalam observasi adalah merekam proses dan mengamati apakah prosedur yang dilaksanakan, dokumen-dokumen yang tersedia, pihak-pihak yang terlibat dan waktu pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan.
• Literatur
  Verifikasi lapangan menggunakan literatur adalah upaya melakukan pengamatan proses melalui sumber-sumber literatur yang mendukung.  Litelatur yang dimaksud dapat berupa dokumen hasil dari sebuah kegiatan atau dokumen proses itu sendiri, sumber media atau data-data pendukung lainya.
• Wawancara
  Tehnik wawancara adalah upaya melacak proses dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah melalui wawancara narusumber. Narasumber yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses dan utamanya yang kridebel untuk memberikan informasi.

Pelaksanaan Monitoring

Penyusunan Rancangan

Sebelum melaksanakan monitoring, rancangan atau disain pelaksanaan monitoring perlu lebih dahulu dikembangkan. Hal ini mengingat banyak aspek yang akan terjadi dilapangan.  Rancangan ini diperlukan sebagai pedoman dalam melaksanakan monitoring dilapangan.

Secara umum, beberapa komponen utama yang perlu ada dalam rancangan Monitoring antara lain:  (1) penentuan fokus monitoring  (2) rancangan pengumpulan data (3)  penyusunan rencana kerja.

• Penentuan Fokus dan Tujuan
  Monitoring memfokuskan pada perolehan informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pencermatan pada bagian manakah monitoring dilakukan. Pada saat perencanaankah, pelaksanaankah atau pada saat pertanggungjawaban?  Bila pada saat perencanaan, pada bagian manakah perencanaan itu dilakukan dan seterusnya.
• Rancangan Pengumpulan Data
  Sesuai dengan  fokus monitoring yang yang telah direncankan perlu ditentukan rencana pengumpulan data. Dalam hal ini, ata apa saja yang akan dijaring, kegiatan apa yang mesti dipantau, dokumen apa yang harus dicari,  pihak-pihak manakah yang tepat menjadi narasumber. Selain itu yang perlu direncanakan dan dipersiapkan adalah alat-alat apa yang dibutuhkan untuk mendukung memperoleh data-data dilapangan.
• Penyusunan Rencana Kerja
  Rencana kerja pelaksanaan monitoring  perlu disusun, mencakup berbagai kegiatan dalam monitoring.  Berikut ini merupakan salah satu contoh format rencana kerja penyelenggaraan monitoring:

Tabel 1. Rencana Kerja Pelaksanaan monitoring

No	Waktu	Kegiatan	Hasil Yang Diharapkan	Pelaksanaan	Tempat	Responden / Sumber data	Alat / Instrumen
1.
2.
3.
dll.

Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan monitoring keuangan daerah pada dasarnya memantau siklus anggaran pemerintah daerah yang dimulai pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.   Kegiatan dilakukan dengan cara mengisi form cek list  pada seluruh proses tersebut diatas dengan berbagai metode yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengisian Cek list.(form cek list lihat lampiran)

• Bila pelaksana monitoring mengikuti kegiatan secara langsung, sebelum mengisi cek list dilakukan pengamatan dengan penuh seksama seperti mencermati jenis kegiatan yang sedang berjalan, masalah yang dibahas, pihak-pihak yang terlibat, waktu pelaksanaan dll.  Selanjutnya  dari pengamatan itu dijadikan dasar untuk mengisi form cek list.
• Bila pelaksana monitoring tidak dapat mengikuti proses secara langsung, upaya yang dapat dilakukan untuk mengisi cek list adalah dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang relevan.  Narasumber tersebut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses seperti pihak eksekutif, legislatif atau unsur masyarakat yang terlibat dalam proses.
• Pelaksana monitoring dalam mengisi cek list dapat juga berdasar dokumen proses, seperti nolutulensi proses, dokumen produk kegiatan dll.

Analisa data
Analisis data pada monitoring keuangan daerah pada dasarnya untuk menjawab pertanyaan pokok, antara lain:

1. Apakah prosedur pengelolaan anggara telah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan?  Jika telah sesuai dengan aturan, sejauh mana? Dan Jika tidak mengapa aturan itu tidak dipatuhi? Rakomendasi apa yang mesti disusun?
2. Apakah tiap prosedur pengelolaan anggaran yang dilaksanakan sudah cukup transparan? Jika  sudah transparan sejauh mana? Dan jika tidak mengapa? Rekomendasi apa yang perlu dibuat?
3. Apakah  tiap prosedur pengelolaan anggaran sudah cukup melibatkan masyarakat? Jika melibatkan masyarakat sudah sejauh mana? Dan jika tidak, mengapa? Rekomendasi apa yang perlu dibuat?

Pemanfaatan Hasil

Sesuai dengan tujuan monitoring, yakni terciptanya tata pemerintahan yang bersih dan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang governance, maka hasil monitoring dapat dimanfaatkan untuk:

1. Informasi kepada stakeholeder (anggota legislatif, pejabat pemda, tokoh masyarakat, jurnalis dll)  berkenaan dengan progres pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjadi bahan tambahan untuk advokasi kalangan aktivis bila dirasa hasil monitoringnya sangat buruk dan menyimpang